Apa Itu Londo Ireng? Hinaan Oleh Presiden RI Prabowo kepada Profesi Wartawan dan LSM

Apa Itu Londo Ireng? Dari Pasukan KNIL Asal Afrika hingga Menjadi Sindiran Politik Presiden Prabowo

MENAKAR.COM  – Istilah "Londo Ireng" kembali menjadi perhatian publik setelah diucapkan Presiden Prabowo Subianto saat memberikan pidato pada peringatan Hari Lahir (Harlah) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (23/7/2026). Ucapan tersebut memicu perbincangan luas karena membawa istilah sejarah kolonial ke dalam konteks politik kontemporer.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak anti terhadap kritik. Namun, ia membedakan antara kritik yang dianggap konstruktif dengan narasi yang menurutnya terus menggambarkan Indonesia sebagai negara yang gagal.

Ia kemudian menggunakan istilah "Londo Ireng" sebagai metafora untuk menyebut pihak-pihak yang dinilainya lebih mengabdi kepada kepentingan asing dibandingkan kepentingan nasional.

"Kita negara demokrasi. Kita tidak anti kritik. Tapi kita bukan anak kecil. Kita tahu ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut londo ireng."

Pernyataan tersebut turut menyebut sejumlah profesi dan kelompok seperti wartawan, jurnalis, pengamat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), sehingga memicu beragam respons di ruang publik.

Apa Arti "Londo Ireng" dalam Sejarah?

Secara historis, Londo Ireng merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti "Belanda Hitam". Dalam literatur Belanda mereka dikenal sebagai Zwarte Hollanders.

Istilah tersebut tidak merujuk kepada orang Belanda berkulit hitam, melainkan kepada prajurit asal Afrika Barat yang direkrut pemerintah kolonial Belanda menjadi anggota Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) pada abad ke-19.

Sebagian besar berasal dari wilayah Dutch Gold Coast atau Pantai Emas Belanda yang kini menjadi bagian dari Ghana, serta kawasan Afrika Barat lain seperti Burkina Faso, Mali, Niger, Benin, dan Pantai Gading.

Mereka mengenakan seragam KNIL, menggunakan nama Belanda, memperoleh status hukum setara tentara Eropa, dan ditugaskan dalam berbagai operasi militer kolonial di Hindia Belanda.

Mengapa Belanda Merekrut Tentara Afrika?

Perekrutan berlangsung sekitar 1831–1872, tidak lama setelah Belanda mengalami kekurangan personel akibat besarnya korban dalam Perang Jawa (1825–1830) melawan Pangeran Diponegoro.

Pada saat yang sama, Belanda juga kehilangan sebagian sumber daya manusia setelah Belgia memisahkan diri pada tahun 1830.

Untuk mengatasi krisis personel, pemerintah kolonial mengikuti praktik negara-negara Eropa lain seperti Inggris dan Prancis yang juga merekrut tentara dari Afrika untuk ditempatkan di wilayah jajahan.

Diperkirakan lebih dari 3.000 orang Afrika Barat direkrut menjadi anggota KNIL. Sebagian bergabung secara sukarela, sementara sebagian lainnya berasal dari tawanan perang maupun budak yang dibeli dari pasar budak di wilayah Kekaisaran Ashanti.

Berperang Melawan Perlawanan Nusantara

Dalam berbagai operasi militer kolonial, pasukan Londo Ireng diterjunkan ke sejumlah daerah konflik seperti Sumatra Barat, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Timor hingga Perang Aceh.

Pemerintah kolonial menilai mereka lebih tahan terhadap iklim tropis dibandingkan tentara Eropa dan tidak memiliki kedekatan budaya maupun emosional dengan masyarakat Nusantara sehingga dianggap lebih mudah menjalankan operasi militer.

Beberapa prajurit bahkan memperoleh penghargaan tinggi dari pemerintah Belanda atas keberanian mereka di medan perang.

Analisis: Pergeseran Makna dari Sejarah ke Retorika Politik

Dalam konteks sejarah, istilah tersebut merujuk pada kelompok prajurit Afrika yang menjadi bagian dari struktur militer kolonial Belanda. Sebaliknya, dalam wacana politik modern di Indonesia, istilah ini lebih sering digunakan sebagai metafora untuk menggambarkan pihak lokal yang dianggap lebih berpihak kepada kepentingan asing daripada kepentingan nasional.

Penggunaan metafora sejarah dalam pidato politik bukanlah hal baru. Tokoh politik di berbagai negara kerap menghidupkan kembali simbol-simbol sejarah untuk menyampaikan pesan yang mudah dipahami publik. Namun, penggunaan istilah semacam ini juga berpotensi memunculkan perdebatan karena maknanya dapat ditafsirkan secara berbeda oleh berbagai kelompok masyarakat.

Dalam pidato Presiden Prabowo, istilah tersebut dipakai untuk mengkritik pihak-pihak yang menurutnya terus membangun narasi pesimistis mengenai Indonesia. Sementara itu, pihak yang dikritik maupun pengamat politik dapat memiliki penafsiran berbeda terhadap penggunaan istilah tersebut, terutama dalam kaitannya dengan kebebasan pers, ruang kritik, dan dinamika demokrasi.

Perbedaan tafsir inilah yang kemudian membuat istilah Londo Ireng kembali menjadi bahan diskusi publik, bukan hanya dari sisi politik, tetapi juga dari perspektif sejarah dan bahasa.

Antara Kritik dan Demokrasi

Pidato Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah mengakui kritik sebagai bagian dari sistem demokrasi. Di sisi lain, ia menyampaikan pandangan bahwa terdapat perbedaan antara kritik yang bertujuan membangun dengan narasi yang dinilai melemahkan kepercayaan terhadap bangsa.

Perdebatan mengenai batas antara kritik, oposisi, dan kepentingan nasional merupakan dinamika yang lazim dalam sistem demokrasi. Karena itu, penggunaan istilah sejarah seperti Londo Ireng diperkirakan akan terus menjadi bahan kajian, baik dalam ranah politik maupun akademik, mengingat kuatnya muatan historis dan simbolik yang melekat pada istilah tersebut.

Editor Alur Berita