Pemkab OKU Mulai Bangun Pemerintahan Digital Terintegrasi
Pemkab OKU Mulai Bangun Pemerintahan Digital Terintegrasi
BATURAJA, MENAKAR.COM – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) mulai memperkuat transformasi digital dengan menyiapkan sistem pemerintahan digital yang lebih terintegrasi.
Langkah ini dilakukan agar berbagai aplikasi, layanan, hingga infrastruktur teknologi yang dimiliki setiap perangkat daerah dapat berjalan dalam satu arah dan saling terhubung.
Upaya tersebut dibahas dalam Sharing Session dan Focus Group Discussion (FGD) Pemerintahan Digital (Pemdi) Kabupaten OKU Tahun 2026 yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) OKU di Ruang Abdi Praja Pemkab OKU, Senin (5/10/2026).
Kegiatan mengangkat tema “Sinergi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Pemerintahan Digital Kabupaten OKU”. Acara dibuka Bupati OKU yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan Setda OKU, Indra Susanto, M.A.P.
Sejumlah narasumber dihadirkan dalam kegiatan tersebut, di antaranya Kepala Dinas Kominfosanditik Kabupaten Sumedang Arief Syamsudin, M.T. serta Direktur IM Creative Santosa Sumitra Wijaya.
BACA JUGA
Peserta FGD berasal dari berbagai unsur pemerintahan, mulai dari perangkat daerah, kepala bagian, camat hingga operator yang selama ini menangani aplikasi dan layanan digital di lingkungan Pemkab OKU.
Kepala Dinas Kominfo OKU Mirdaili, S.STP., M.M., mengatakan FGD tersebut menjadi forum untuk memetakan kondisi pemerintahan digital yang saat ini berjalan sekaligus menghimpun kebutuhan dari masing-masing perangkat daerah.
Menurutnya, informasi yang diperoleh dari seluruh perangkat daerah akan menjadi dasar dalam menyusun dokumen arsitektur pemerintahan digital Kabupaten OKU.
“Data dan masukan ini akan menjadi bahan dalam penyusunan dokumen arsitektur pemerintahan digital Kabupaten OKU,” ujar Mirdaili yang akrab disapa Ameng.
Ia menjelaskan, saat ini masing-masing perangkat daerah telah memiliki berbagai aplikasi, website, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta layanan digital untuk menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan.
Namun, perkembangan teknologi tersebut harus diikuti dengan penataan yang terarah. Jika tidak, pengembangan sistem digital berpotensi menimbulkan aplikasi yang memiliki fungsi serupa, pemborosan anggaran hingga persoalan pertukaran data antarsistem.
Karena itu, Pemkab OKU membutuhkan arsitektur pemerintahan digital yang dapat dijadikan pedoman bersama dalam setiap pengembangan teknologi informasi.
“Untuk itu diperlukan suatu arsitektur yang menjadi acuan bersama,” katanya.
Ameng menambahkan, FGD juga bertujuan menyatukan pemahaman seluruh perangkat daerah mengenai pentingnya arsitektur pemerintahan digital.
Selain itu, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk menginventarisasi kondisi yang ada pada enam domain arsitektur pemerintahan digital.
Dari proses tersebut, Pemkab OKU diharapkan dapat mengetahui berbagai persoalan, kebutuhan pengembangan serta langkah yang diperlukan untuk membangun sistem pemerintahan digital yang lebih terpadu.
Tidak kalah penting, hasil FGD diharapkan dapat menjadi dasar bagi perangkat daerah dalam menyusun perencanaan dan penganggaran teknologi informasi sehingga pengembangan digital tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Dengan kegiatan ini diharapkan tersedia data kondisi eksisting yang valid dan lengkap dari seluruh perangkat daerah, beserta permasalahan dan kebutuhan pengembangannya,” jelas Ameng.
Data tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai bahan utama penyusunan dokumen arsitektur pemerintahan digital sekaligus dokumen analisis kesenjangan Kabupaten OKU.
Ameng menegaskan, keberhasilan penyusunan arsitektur tersebut sangat ditentukan oleh keterbukaan data serta keterlibatan aktif seluruh perangkat daerah.
Semakin lengkap data yang diberikan, semakin tepat pula arah pengembangan pemerintahan digital ke depan.
Sementara itu, Asisten I Setda OKU Indra Susanto mengapresiasi pelaksanaan FGD tersebut.
Ia menilai penyusunan arsitektur pemerintahan digital merupakan bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terintegrasi, aman, efektif dan efisien.
Indra juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang, khususnya Kepala Dinas Kominfosanditik Sumedang, yang hadir untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan mengenai penerapan pemerintahan digital.
“Terima kasih kepada Pemkab Sumedang, dalam hal ini Kepala Dinas Kominfosanditik Sumedang, yang telah berkenan datang jauh-jauh ke Kabupaten OKU untuk berbagi ilmu tentang pemerintahan digital. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber lainnya,” ucap Indra.
Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti pada penyusunan dokumen semata, tetapi mampu mendorong terbentuknya pemerintahan daerah yang lebih transparan, akuntabel, efektif dan inovatif.
Pada akhirnya, transformasi digital di lingkungan Pemkab OKU diharapkan dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik serta mendukung kesejahteraan masyarakat.
“Kegiatan ini sangat bermanfaat. Untuk itu, kepada para peserta silakan ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya,” tukasnya.
