Sunday, 22 Nov 2026 | WIB

Penyadapan Ilegal

Reporter: Eris Munandar Editor: Takar Praguna.SIkom 04 Nov 2026 14:47 WIB
Penyadapan Ilegal

 Tiga Jenderal Polri Jadi Tersangka Dugaan Penyadapan Presiden Tanpa Prosedur  

JAKARTA, MENAKAR.COM – Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.

Ketiga tersangka masing-masing berinisial LSP, AHN, dan EH. Penetapan tersebut diumumkan Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026) malam. Sementara itu, satu orang lainnya berinisial SU masih diperiksa dengan status saksi.

Kasus ini menyita perhatian karena dugaan penyadapan tidak hanya menyasar nomor telepon Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.

Berdasarkan penjelasan Kabareskrim, dugaan praktik penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Penyidik menduga terdapat perintah untuk memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui prosedur verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan Polri.

BACA JUGA

Nomor-nomor tersebut diduga disadap tanpa berkaitan dengan proses penegakan hukum, baik dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan. Jika dugaan tersebut terbukti, persoalannya bukan sekadar pelanggaran prosedur teknis, melainkan juga menyangkut penyalahgunaan kewenangan dan perlindungan privasi warga negara.

Perkara ini mulai terungkap pada Oktober 2026. Penyidik menduga terdapat upaya penghapusan file hasil sadapan dan catatan aktivitas pada komputer sistem LIMS untuk menghilangkan jejak digital. Petugas yang mengetahui kejanggalan tersebut kemudian membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026.

Menindaklanjuti laporan itu, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan. Hingga pengumuman penetapan tersangka, penyidik telah memeriksa 10 orang saksi dan tiga saksi ahli.

Sejumlah barang bukti juga disita, terdiri atas 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, serta empat buah flashdisk yang diduga berkaitan dengan aktivitas tersebut.

Atas dugaan perbuatannya, para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana, antara lain Pasal 258 dan Pasal 332 KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ancaman pidana yang disebutkan penyidik mencapai 10 tahun penjara untuk salah satu ketentuan tersebut.

Namun, penetapan tersangka bukan akhir dari pembuktian. Penyidik masih harus mengungkap secara terang bagaimana perintah penyadapan diberikan, siapa yang menjalankan operasi, siapa yang menerima atau menggunakan hasil penyadapan, serta apakah ada pihak lain yang turut terlibat.

Pengamat: Pengusutan Jangan Berhenti pada Tiga Tersangka

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menilai dugaan tindakan tersebut mencederai nilai dasar yang seharusnya dijunjung tinggi anggota Polri.

Ia mengingatkan bahwa setiap anggota kepolisian terikat sumpah Tribrata dan Catur Prasetya. Menurutnya, dugaan penyadapan terhadap kepala negara merupakan persoalan serius karena menyentuh komitmen kesetiaan kepada negara dan pimpinan negara.

Bambang mendesak agar pengusutan tidak berhenti pada penetapan tiga tersangka. Penyidik, menurut dia, perlu menelusuri aktor intelektual serta pihak yang diduga memanfaatkan data hasil penyadapan ilegal.

“Harus dibuka seterang-terangnya siapa di balik upaya penyadapan ini, termasuk mengusut siapa user dari data-data intelijen hasil penyadapan ilegal itu,” tegasnya.

Terkait kemungkinan adanya unsur makar, Bambang menilai hal tersebut masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut. Konstruksi hukum mengenai makar tidak dapat dibangun hanya dari dugaan penyadapan, tetapi harus didukung fakta dan alat bukti yang memenuhi unsur pidana.

Meski demikian, ia menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara memiliki dimensi politik yang perlu didalami. Karena itu, pihak yang diduga menjadi pengguna atau penerima manfaat dari data hasil penyadapan juga perlu ditelusuri.

Kasus ini menjadi ujian serius bagi penegakan hukum dan integritas institusi kepolisian. Penyadapan merupakan tindakan yang memiliki konsekuensi besar terhadap hak privasi dan keamanan seseorang sehingga tidak boleh dilakukan di luar kewenangan serta prosedur hukum.

Publik kini menunggu bukan hanya proses hukum terhadap para tersangka, melainkan juga keterbukaan mengenai rantai komando, motif, penggunaan data, dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Sebab, apabila dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan terbukti, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan dengan menghukum pelaksana di lapangan.

Yang harus dipastikan adalah tidak ada kewenangan, jabatan, maupun perangkat negara yang digunakan untuk kepentingan di luar hukum. (Sumsber: Disway.id)

BACA JUGA
Bagikan: