Keracunan MBG Melonjak di Sumut, Data Terbaru 700 Orang Pelajar Jadi Korban!

MEDAN, MENAKAR.COM -– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Sumatera Utara kembali menjadi sorotan serius. Ombudsman Republik Indonesia mencatat lonjakan tajam kasus keracunan yang diduga berkaitan dengan pelaksanaan program tersebut, dengan total 700 orang menjadi korban sepanjang 2026.

Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik itu mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengambil langkah tegas terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti menyebabkan terjadinya kasus keracunan.

Sorotan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Pelaksanaan Program MBG se-Sumatera Utara yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Medan, Rabu (19/8/2026).

Rapat tersebut dihadiri Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin dan Syafrida R. Rasahan, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara Herdensi, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Timur Tumanggor beserta jajaran.

Lebih dari 1.000 Kepala SPPG se-Sumatera Utara serta sejumlah pemangku kepentingan turut mengikuti kegiatan tersebut untuk membahas pelaksanaan program MBG, termasuk penanganan kasus keracunan yang terjadi.

Data Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara menunjukkan, sepanjang 2026 telah terjadi empat peristiwa keracunan MBG dengan jumlah korban mencapai 700 orang, terdiri dari 699 siswa dan satu orang guru.

Jumlah tersebut meningkat drastis jika dibandingkan dengan tahun 2025. Pada tahun sebelumnya, tercatat satu peristiwa keracunan MBG dengan jumlah korban sebanyak 107 orang.

Lonjakan kasus paling besar terjadi pada Agustus 2026 di Kabupaten Karo, dengan jumlah korban mencapai 389 orang.

Besarnya jumlah korban membuat sejumlah pasien harus mendapatkan penanganan medis. Dari total korban dalam peristiwa tersebut, tercatat 142 pasien menjalani rawat inap, 52 pasien menjalani rawat jalan, 175 pasien diperbolehkan pulang, sementara dua pasien dirujuk untuk mendapatkan penanganan lanjutan.

Data tersebut memperlihatkan bahwa persoalan keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG tidak dapat dipandang sebagai persoalan administratif semata.

Ombudsman RI menilai setiap kejadian keracunan harus menjadi dasar evaluasi menyeluruh terhadap rantai pelaksanaan program, mulai dari penyediaan bahan makanan, proses pengolahan, kebersihan dapur, distribusi hingga makanan diterima oleh para siswa.

Penindakan terhadap SPPG yang terbukti lalai dinilai penting untuk memberikan efek jera sekaligus memastikan kejadian serupa tidak terus berulang.

Di tengah tujuan besar program MBG untuk meningkatkan pemenuhan gizi peserta didik, persoalan keamanan pangan menjadi aspek yang tidak bisa ditawar. Program yang ditujukan untuk mendukung kesehatan anak justru berpotensi menimbulkan dampak serius apabila standar pengolahan dan pengawasan makanan tidak dijalankan secara ketat.

Rapat koordinasi tersebut menjadi momentum bagi pemerintah daerah, BGN, SPPG dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperketat pengawasan pelaksanaan MBG di Sumatera Utara.

Dengan jumlah korban yang terus meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, pengawasan terhadap standar kebersihan, kualitas bahan pangan dan prosedur pengolahan makanan kini menjadi perhatian mendesak.

Ombudsman RI menegaskan perlunya langkah nyata agar setiap penyelenggara program bertanggung jawab terhadap pelayanan yang diberikan. Penanganan kasus tidak cukup berhenti pada respons setelah korban jatuh, melainkan harus diperkuat melalui pencegahan dan pengawasan sejak makanan disiapkan hingga dikonsumsi.

Ombudsman RI, Makan Bergizi Gratis, MBG, Keracunan MBG, Sumatera Utara, BGN, Badan Gizi Nasional, SPPG, Keracunan Siswa, Kabupaten Karo, Berita Nasional, Program MBG